Home / Berita / BIMTEK PENGUATAN PERAN DPRD DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK

BIMTEK PENGUATAN PERAN DPRD DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK

LPPM-Unidha. LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang ditunjuk oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sebagai panitia penyelenggara Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan dengan Tema ” PENGUATAN PERAN DPRD DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK” pada 1 -3 Juni 2018 di Grand Inna Tunjungan Surabaya.

Menurut ketua LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang selaku Ketua Panitia kegiatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan diadakan Bimtek ini adalah sebagai upaya kapabilitas kelembagaan DPRD dan meningkatkan kapasitas individu pimpinan dan anggota DPRD sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, efisien, transparan, serta membuat kebijakan yang partisipasif. Penguatan kapasitas lembaga maupun individu ini diharapkan dapat mendorong terselenggaranya peningkatan fungsi dan tugas DPRD dalam menciptakan pemerinytahan yang bersih, efektif, dan demokratis, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kegiatan ini, Rektor Universirtas Wisnuwardhana Malang, Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H. hadir sebagai pemateri. Beliau menyampaikan materi tentang Problematika dan Penguatan Jiwa Nasionalisme di Era Global dan Menjelang Tahun Politik. Beberapa problematikanya adalah masyarakat dan bangsa dihadapkan oleh demoralisasi meliputi persoalaan sara, kekerasan, kriminalitas, seks bebas, hamil di luar nikah, penyalahangunaan obat terlarang, miras, KKN, tawuran, merosotnya semangat nasionalisme, dan kesadaran hidup berbangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika melemah. Problematik ini akan selalu muncul di tahun politik mendatang. Oleh karena itu, beliau menekankan tentang pentingnya penguatan jiwa nasionalisme kepada semua elemen. Salah satunya adalah berpagang teguh pada ideologi bangsa, yakni pancasila. Pancasila merupakan sebuah kesepakatan  dan konsensus  untuk membangun satu bangsa, satu negara dengan tanpa mempersoalkan perbedaan latarbelakang yang ada, baik agama, ras, suku, budaya, bahasa dan lain-lain.

“Pancasila bila dipahami, dihayati, dan diamalkan secara jujur dan benar serta konsekuen oleh setiap anggota masyarakat, utamanya para penyelenggara negara dan para elit politik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, maka Pancasila dapat menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan kebhinnekaan bangsa untuk mencapai tujuan yang besar dan mulya seperti terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945”, imbuhnya. (ron-red)

 

 

Loading